BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meniadaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2021. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka antisipasi dan persiapkan anggaran penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalteng yang membidangi Hukum, Anggaran dan Pemerintahan, Y Freddy Ering, saat dibincangi wartawan di gedung dewan, Jumat (6/8/2021). Menurutnya, APBD Perubahan tidak wajib dilaksanakan, mengingat Pemprov tengah fokus dalam penanganan Covid-19 yang saat ini mengalami peningkatan.
“Kita sepakat dengan kebijakan Pemprov untuk meniadakan APBD tahun anggaran 2021, karena kebijakan tersebut dikeluarkan tentunya dengan pertimbangan yang matang. Apalagi di situasi pandemi yang saat ini mengalami lonjakan drastis, sehingga perlu adanya persiapan dari pihak eksekutif untuk melakukan penanganan Covid-19,” ucapnya.
Kendati tidak wajib dilaksanakan, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini mengingatkan, agar Pemprov bisa mengambil langkah antisipasi terhadap perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam postur ABPD, terutama di situasi Covid-19 dan lesunya perekonomian.
“Tentunya, kebijakan untuk tidak melakukan APBD Perubahan harus diikuti dengan langkah antisipasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena dalam APBD Perubahan ada yang namanya perubahan asumsi terhadap pencapaian target seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pemerintah, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalteng ini juga mengingatkan agar Pemprov tidak hanya berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, tetapi juga harus fokus dalam antisipasi terhadap kejadian luar biasa, yang masuk dalam kategori bencana alam seperti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), banjir dan lain-lain.
“Apabila terdapat asumsi bahwa tidak dilaksanakannya APBD Perubahan karena dana silva kecil, saya rasa tidak seperti itu. Intinya walaupun APBD Perubahan tidak dilaksanakan, jangan hanya fokus pada penanganan pandemi. Kejadian luar biasa seperti banjir dan Karhutla juga perlu diantisipasi. Sehingga alokasi anggaran tersebut diharapkan benar-benar sudah mengcover segala kemungkinan yang akan terjadi ke depan,” demikian kata Freddy. (ega)
