BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk dalam sepuluh besar Realisasi Belanja APBD dan Realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2022, per laporan realisasi tanggal 11 Juni 2022.
Data tersebut sesuai rilis Kemendagri dalam rapat percepatan realisasi APBD yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro secara virtual yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia yang didampingi kepala perangkat daerah terkait, Senin (20/6/2022).
Dalam rilis Kemendagri tanggal 20 Juni 2022, bahwa persentase realisasi pendapatan APBD provinsi se-Indonesia TA. 2022, Provinsi Kalteng masuk 10 besar se-Indonesia yakni berada di urutan 8 dengan capaian 36,70%. Sementara itu realisasi belanja APBD, Kalteng berada pada urutan ke 5 dengan capaian 26,91%.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin merasa bersyukur dengan capaian sementara terhadap realisasi belanja APBD dan realisasi pendapatan APBD, meskipun harus tetap dipacu dalam percepatan realisasi.
“Capaian realisasi 10 besar nasional ini tidak terlepas dari komitmen Bapak Gubernur dan bapak Wakil Gubernur untuk mendorong percepatan khususnya penyerapan anggaran, karena belanja pemerintah akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, terlebih dampak pandemi covid-19 hingga saat ini masih kita rasakan disemua sektor,” ucap Nuryakin.
Lebih lanjut ucapnya, pihaknya akan terus mendorong perangkat daerah untuk melakukan percepatan realisasi anggaran dan melaporkan secara berkala, termasuk kendala serta solusi dalam upaya percepatan.
“Jangan mengulang kebiasaan yang seakan menjadi tradisi tahunan, kegiatan dan program dikebut di akhir tahun, budaya tidak sehat itu harus dihentikan,” tegasnya.
Disisi lain, Nuryakin mengapresiasi kinerja perangkat daerah terkait dalam capaian realisasi pendapatan APBD, yang terus didorong untuk melakukan inovasi-inovasi dalam menggali pendapatan, termasuk inovasi dalam optimalisasi perpajakan daerah.
“Kalteng memiliki kekayaan SDA yang melimpah, optimalisasi menggali PAD harus disertai dengan langkah dan kebijakan strategis serta inovasi yang terbarukan, agar PAD diperoleh bagi daerah secara maksimal, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam arahannya mengapresiasi terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota yang telah melakukan upaya-upaya percepatan realisasi belanja dan realisasi pendapatan APBD, meskipun menurutnya masih perlu terus dipacu, terlebih bagi yang realisasi sangat rendah.
“Sebagaimana arahan bapak Presiden, serapan anggaran secara umum masih rendah, maka perlu upaya-upaya strategis dalam percepatan, karena sektor belanja pemerintah, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid 19,” ucapnya.
Lebih lanjut Suhajar menyebut bahwa pihaknya akan memberikan reward bagi pemerintah daerah yang mampu merealisasikan belanja APBD dengan capaian sesuai dengan ketentuan target yang telah ditetapkan. (asp)
