BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen dalam menangani stunting dan kemiskinan ekstrem di Bumi Tambun Bungai. Hal tersebut ditegaskan dengan mengikuti roadshow bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.
Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng, H. Nuryakin mengatakan, pada tahun 2022, Provinsi Kalteng berhasil menurunkan angka stunting menjadi sebesar 26,9 persen atau turun 0,5 poin dari tahun sebelumnya.
Namun demikian, kata Sekda, angka ini masih berada di atas angka nasional 21,6 persen.
Nuryakin juga mengungkapkan, dari 117.091 keluarga sasaran yang mempunyai ibu hamil, Baduta, dan Balita, sebanyak 59.669 keluarga berisiko stunting.
“Dari jumlah tersebut, terdeteksi 22.639 keluarga mempunyai jamban tidak layak dan 23.028 keluarga memiliki akses air minum utama tidak layak. Sedangkan jumlah keluarga sasaran berisiko stunting yang memperoleh pendampingan Tim Pendamping Keluarga mencapai 78.943 keluarga,” bebernya.
Terkait kemiskinan ekstrem, Sekda Nuryakin mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem Provinsi Kalteng mengalami peningkatan dari 0,60 persen pada tahun 2021 menjadi 1,15 persen pada tahun 2022.
Sedangkan secara sektoral, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK, jumlah penduduk Provinsi Kalteng yang menjadi sasaran mencapai 565.855 jiwa atau 135.398 keluarga.
“Kami bersinergi menggunakan Dana Desa untuk menindaklanjuti arahan Bapak Menko PMK. Kami berterima kasih karena Kemenko sudah memberikan perhatian serius terhadap permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalteng,” tandasnya. (asp)
