BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mendukung pengendalian inflasi sekaligus penanggulangan kemiskinan.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang), Yuas Elko, yang mewakili Gubernur Kalteng secara virtual dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dari Ruang Rapat Bajakah, Senin (8/9/2025).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tersebut juga membahas perkembangan situasi kamtibmas dan optimalisasi pengentasan kemiskinan.
Tito melaporkan inflasi nasional Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen (y-o-y) dengan deflasi bulanan -0,08 persen.
“Inflasi terjaga di angka yang baik,” ujar Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa deflasi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas seperti tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Sementara itu, komoditas utama yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah adalah beras, cabai, bawang, minyak goreng, hingga daging ayam ras.
Menanggapi hasil rakor tersebut, Yuas Elko menekankan pentingnya langkah konkret di daerah, khususnya terkait data penerima bantuan sosial.
“Update data, laporkan data terkait dengan ini supaya tidak dobel dan di-SK-kan Gubernur penerimanya tadi. Itu yang nomor satu untuk program Kartu Huma Betang datanya di Dinas Sosial,” tegasnya.
Yuas juga menyoroti kenaikan tingkat kemiskinan di Kalteng pada tahun ini. Karena itu, ia mendorong agar program penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap diperkuat bersama Gerakan Pangan Murah.
“Terus berjalan, ya, SPHP, Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya. (asp)
