BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Tahun 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (21/10/2025).
Rapat tersebut bertujuan memperkuat penerimaan daerah melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) sektor pertambangan secara bijak dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat selama delapan bulan masa kepemimpinannya, yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
Untuk itu, ia menekankan perlunya langkah konkret dalam memperkuat sektor strategis seperti pertambangan sebagai penopang utama PAD.
“Semua pihak harus bersinergi mendukung visi pembangunan Kalteng yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalteng menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Gubernur Agustiar juga menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak daerah, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (berplat KH), Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Selain itu, perusahaan diminta membeli BBM melalui Wajib Pungut (WAPU) resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, melaksanakan program CSR yang bermanfaat, serta menggunakan kendaraan berplat KH dan material galian C berizin.
Ia juga mengingatkan agar perusahaan membuka rekening di Bank Kalteng serta melaporkan data alat berat secara berkala guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Pembangunan daerah harus menyeluruh, tidak hanya memperbaiki infrastruktur seperti jalan, tetapi juga memperkuat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Agustiar menginstruksikan para bupati dan wali kota agar tegas menegakkan aturan perpajakan serta membentuk Satgas Optimalisasi PAD yang didukung anggaran dan sarana operasional memadai.
Ia menegaskan kesiapan pemerintah provinsi untuk mendukung langkah tersebut.
Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam laporannya menjelaskan bahwa rapat ini menjadi sarana menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menggali serta mengamankan potensi PAD dari sektor pertambangan.
“Melalui koordinasi dan kolaborasi, kita dapat mengurangi kebocoran, menekan tunggakan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” katanya.
Ia juga menekankan peran penting BUMD seperti PT. Bank Kalteng, PT. Jamkrida, dan PT. Banama Tingang Makmur sebagai penggerak ekonomi daerah, terutama di sektor energi, transportasi, dan pertambangan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Rapat ini menegaskan bahwa optimalisasi PAD sektor pertambangan bukan hanya kewajiban fiskal, tetapi juga komitmen moral dalam mewujudkan Kalteng yang Maju, Berkah, dan Bermartabat.
Melalui sinergi, digitalisasi, dan kedisiplinan kepatuhan, Pemerintah Provinsi bertekad memperkuat fondasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045. (asp)
