BALANGANEWS, KUALA KURUN – Di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, pemerintah kembali mengambil kebijakan yang memberatkan masyarakat, yakni menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tentunya, kenaikan BBM ini berdampak negatif pada perekonomian.
”Semua akan berdampak dengan kenaikan harga BBM ini. Mulai dari harga bahan pokok, harga bahan bangunan, biaya angkutan, jasa transportasi dan lainnya pasti juga akan mengalami kenaikan,” ucap Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Evandi, Senin (5/9/2022).
Dia mengatakan, yang paling merasakan dampak luar biasa atas kenaikan harga BBM yakni dari masyarakat kalangan bawah. Ekonomi mereka yang belum benar-benar pulih karena pandemi Covid-19, kini kembali diterpa krisis seperti ini.
”Seharusnya pemerintah lebih bersabar. Tunggu kondisi perekonomian kita pulih, baru menaikkan BBM. Itu pun dilakukan secara bertahap,” tutur Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini.
Dia menyarankan, salah satu solusi mengatasi jeritan masyarakat pasca kenaikan harga BBM adalah dengan mempertahankan harga bahan pokok agar jangan naik. Harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mempertahankan harga-harga tidak naik.
”Pemerintah bisa melakukan subsidi transportasi ke para pelaku usaha, sehingga mereka tidak menaikkan biaya transportasi,” ujar Legislator dari daerah pemilihan (dapil) III mencakup Kecamatan Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa ini.
Ditanya terkait penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM ke masyarakat, dia menilai langkah itu tidak berdampak untuk masyarakat, karena yang menerima hanya orang-orang tertentu saja dan belum tentu tepat sasaran.
”Dari pengalaman sebelumnya, banyak masyarakat tergolong mampu menerima bantuan pemerintah. Contohnya, BBM bersubsidi yang masih bisa dinikmati oleh masyarakat dari kalangan menengah ke atas,” tukasnya. (grd)
