BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kalteng, Rabu (8/1/2024), guna membahas berbagai terobosan dalam dunia pendidikan.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III, Sugiyarto, turut dihadiri Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, serta anggota DPRD lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, memaparkan sejumlah capaian dan rencana strategis yang telah dan akan dilaksanakan.
Di antaranya, transformasi SLB konversi PKH, program Sekolah Gratis mulai Januari 2025, Kuliah Gratis, dan pengembangan platform PENA Berkah untuk transparansi dana BOS. Selain itu, seluruh sekolah di Kalteng telah mengganti papan tulis kapur dengan papan tulis interaktif berbasis digital.
Reza juga menyampaikan rencana pengembangan fasilitas pendidikan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dengan menyediakan speedboat, kelotok, dan akses internet melalui Starlink.
Selaini itu, program kesejahteraan guru juga menjadi prioritas Disdik Kalteng, termasuk pembangunan 5.000 rumah guru dengan bantuan DP Rp10 juta dari Pemprov. Program try out UTBK dan AMB gratis juga telah digagas.
Paparan Reza mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, yang menilai program-program tersebut sangat menjanjikan.
“Kadisdik saat ini sangat bersemangat, dan program-program yang dihadirkan sangat menjanjikan. Namun, saya mengusulkan adanya penambahan guru untuk pendidikan khusus,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III, Tomy Irawan Diran, menambahkan harapannya agar Disdik mendukung Grand Finalis Duta Siswa Indonesia dari Kalteng, Fiola Arzetti Erliansyah.
Sekretaris Komisi III, Bryan Iskandar, juga memberikan pujian atas berbagai terobosan yang telah dilakukan meskipun Kadisdik baru menjabat satu tahun. Bryan mengingatkan pentingnya mitigasi untuk mengantisipasi penghapusan zonasi agar tidak memicu kegaduhan di masyarakat.
Ia juga mengusulkan pembangunan unit sekolah baru di sejumlah daerah untuk mengatasi ketimpangan jumlah SMP dan SMA. (asp)
