BALANGANEWS, KOTAWARINGIN TIMUR – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Hafid, meminta penjabat sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) untuk lebih memperhatikan berbagai persoalan yang dihadapi daerah tersebut.
Hafid berharap penjabat bupati yang berasal dari provinsi dapat segera menuntaskan isu-isu utama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Sebagai penjabat provinsi, harapannya Penjabat Bupati Kotim bisa melihat semua persoalan yang saat ini tengah dihadapi Kotim,” kata Hafid, Kamis (25/10/2024).
Hafid menyoroti masalah infrastruktur, sengketa lahan, serta sektor pendidikan dan kesehatan yang memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng).
Dia menekankan bahwa percepatan pembangunan di Kotim perlu dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan infrastruktur.
Salah satu isu utama yang ia angkat adalah terkait jalan lingkar selatan yang hingga kini belum terselesaikan. Hal ini, menurut Hafid, berdampak langsung pada kerusakan jalan di dalam kota karena truk angkutan yang seharusnya melewati jalur lingkar, terpaksa masuk ke pusat kota.
“Pembangunan di daerah jadi tidak maksimal, karena jalan di dalam kota cepat rusak akibat truk-truk angkutan yang melintas. Padahal mereka seharusnya menggunakan jalan lingkar selatan,” ungkap Anggota DPRD Kalteng dari Dapil Kotim-Seruyan ini.
Selain menyebabkan kerusakan infrastruktur, Hafid menambahkan bahwa kecelakaan lalu lintas akibat truk besar yang melintasi kota juga mengakibatkan korban jiwa.
“Beberapa nyawa sudah melayang karena truk melintas kota, tapi mau bagaimana lagi, jalan lingkar selatan tidak bisa dilalui,” tegasnya.
Hafid juga menyoroti sektor pendidikan, terutama terkait dengan fasilitas sekolah menengah atas dan kejuruan. Menurutnya, sekolah-sekolah di daerah pelosok masih jauh tertinggal dibandingkan dengan yang ada di kota, sehingga banyak siswa dari desa yang lebih memilih melanjutkan pendidikan di kota.
“Fasilitas pendidikan di pelosok masih kurang, sehingga siswa dari desa lebih memilih melanjutkan ke SMA atau SMK di kota. Ini adalah masalah yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah,” tegas mantan Ketua Karang Taruna Provinsi Kalteng ini. (asp)
