BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Dalam upaya meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Karhutla Tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Ballroom Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, pada Selasa (19/11/2024), dengan dihadiri perwakilan perangkat daerah, BPBD kabupaten/kota, dan sejumlah instansi lainnya.
Kepala Pelaksana BPBPK Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menjelaskan bahwa rapat ini tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan pengendalian karhutla tahun 2024, tetapi juga merancang sinergi untuk tahun 2025 untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap.
“Rakor ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pengendalian karhutla tahun 2024 dan meningkatkan sinergisitas rencana pengendalian tahun 2025. Harapannya, langkah ini dapat mendukung pengalokasian anggaran yang memadai sesuai regulasi,” ujarnya.
Toyib mengungkapkan langkah strategis Pemprov Kalteng, termasuk mengaktifkan 64 Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla di 14 kabupaten/kota selama musim kemarau. Pos-pos ini fokus pada patroli, sosialisasi, edukasi, deteksi dini, dan pemadaman cepat untuk mencegah kebakaran hutan meluas.
“Kami melihat bahwa aktivasi Pos Lapangan cukup efektif. Upaya ini memerlukan dukungan nyata, termasuk alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten/kota,” tambah Toyib.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan komitmen Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah berhasil mengatasi tantangan karhutla sepanjang musim kemarau 2024.
“Kita patut bersyukur bahwa musim kemarau tahun 2024 telah kita lewati dengan hasil Kalteng Bebas Kabut Asap. Karhutla termasuk tipe bencana yang berkembang secara bertahap, sehingga pencegahan pada tahap awal sangat penting,” ujar Yuas.
Menurutnya, inovasi pengaktifan Pos Lapangan Satgas Pengendali Karhutla menjadi langkah penting. Berkat kesiapsiagaan tersebut, tahun ini Pemprov Kalteng tidak menetapkan status siaga darurat karena kondisi dianggap terkendali.
Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Yuas menyoroti visi Kalteng Tangguh Tahun 2045 yang selaras dengan Indonesia Emas 2045. Salah satu arah pembangunan yang menjadi fokus adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan target Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 80,77 pada tahun 2045.
“Komitmen ini adalah bagian dari 17 arah pembangunan Kalteng Tangguh yang mendukung ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan pengendalian karhutla yang lebih efektif di Kalimantan Tengah pada tahun-tahun mendatang. (asp)
