BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Suharno, mewakili Sekretaris Daerah membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Luwansa, Kamis (21/11/2024).
Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan Suharno, disebutkan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) memiliki peran strategis untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Sebagai ujung tombak pelaksanaan pengadaan di pemerintahan, UKPBJ bertanggung jawab untuk menjalankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan memastikan hasil optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa transformasi digital dalam pengadaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan di era digital.
“Transformasi digital telah mendorong UKPBJ untuk meningkatkan kualitas dan kematangan proses pengadaan. Dengan implementasi e-procurement dan e-purchasing, kita dapat mempercepat proses, mengurangi potensi penyimpangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Suharno menjelaskan, kematangan UKPBJ tidak hanya diukur dari kepatuhan administrasi dan regulasi, tetapi juga dari pemanfaatan data dan teknologi secara optimal, termasuk penguatan SDM, sistem informasi, dan penerapan praktik terbaik dalam proses pengadaan.
“Katalog elektronik yang awalnya hanya untuk barang kini juga mencakup jasa, termasuk di sektor konstruksi, sehingga mempermudah pencarian penyedia dan memberikan berbagai pilihan yang cepat dan mudah diakses,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Biro PBJ, Rudiarto, menyampaikan bahwa tujuan rakor tersebut untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar-UKPBJ untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Kemudian mengidentifikasi kendala dalam pengadaan barang dan jasa serta mencari solusi melalui diskusi, meningkatkan pemahaman regulasi bagi peserta untuk mendukung kompetensi SDM dan kematangan UKPBJ.
“Dan berbagi pengalaman dan inovasi guna meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa dari aspek biaya, waktu, hingga hasil,” tambahnya.
Rakor ini diharapkan mampu mendorong UKPBJ di Kalimantan Tengah untuk semakin maju dan berdaya saing, sekaligus menjadi pelopor pengadaan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. (asp)
