BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Pra Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Organisasi dan Kepegawaian Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun 2024 di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (31/10/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan langkah strategis dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional di seluruh daerah di Kalteng.
Pra Rakor dibuka oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Setda Provinsi Kalteng, Maskur, yang mewakili Sekda Kalteng.
Dalam sambutannya, Maskur mengungkapkan bahwa pengembangan manajemen ASN terus menjadi fokus utama pemerintah, dengan tiga aspek yang harus diperhatikan: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
“Pengembangan manajemen ASN dalam kerangka reformasi birokrasi dikelola melalui sistem merit, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemetaan, serta pengawasan penilaian kompetensi ASN,” ujarnya.
Maskur menambahkan, bahwa pengembangan manajemen talenta harus dilakukan secara objektif dan profesional, mulai dari perekrutan hingga pensiun, dengan dukungan data dan asesmen yang kuat.
“ASN sebagai penggerak roda pemerintahan dituntut untuk mempertahankan produktivitas kerja dengan berbagai inovasi dan strategi yang menjawab tuntutan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu fokus pembahasan adalah pengembangan karier ASN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
“Manfaat pengembangan karier bagi pegawai antara lain adalah pegawai dapat lebih mengetahui passion-nya, kesejahteraan pegawai terjamin, dan partisipasi serta komitmen pegawai terhadap organisasi meningkat,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Bupati Pulang Pisau, Nunu Andriani, memberikan sambutan singkat dengan mengungkapkan bahwa tema Pra Rakor kali ini adalah “Mewujudkan ASN Berakhlak Menuju Indonesia Emas 2045.”
Ia juga menyampaikan rasa kehormatan Kabupaten Pulang Pisau menjadi tuan rumah kegiatan ini, yang bertujuan untuk mensinergikan langkah-langkah bersama dalam menindaklanjuti perkembangan kebijakan di bidang organisasi dan kepegawaian.
“Selain itu, kita juga menyamakan persepsi tentang kebijakan bidang organisasi dan kepegawaian, serta implementasinya di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (asp)
