BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengadakan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah se-Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Senin (4/11/2024).
Kegiatan ini melibatkan para pemangku kepentingan dari 14 kabupaten/kota, bertujuan meningkatkan sinergi dalam menghadapi risiko bencana di wilayah Kalteng.
Mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Kepala Pelaksana BPBPK Ahmad Toyib menyampaikan bahwa luasnya wilayah Kalteng menjadi potensi sekaligus tantangan dalam membangun masyarakat dan wilayah.
“Salah satu tantangan utama adalah dataran gambut. Pemerintah Daerah dan masyarakat Kalteng harus terus berupaya mengelola dan melindungi lahan gambut, khususnya dalam pengelolaan perkebunan dan kehutanan, untuk mencegah potensi kebakaran dan banjir yang sering terjadi,” ungkapnya.
Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Tengah, tingkat risiko bencana di wilayah ini bervariasi. Pertama Risiko Rendah, yaitu Covid-19, epidemi dan wabah penyakit, gempa bumi, kegagalan teknologi, dan tsunami.
Kemudian, risiko sedang, yaitu gelombang ekstrem dan abrasi. Dan risiko tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta tanah longsor.
“Kejadian bencana, khususnya banjir dan kebakaran hutan dan lahan, menjadi masalah tahunan di Kalteng. Kejadian terbesar terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Hal ini memerlukan perhatian serius untuk mencegah dampak yang lebih besar,” tegas Ahmad Toyib.
Selain itu, Ahmad Toyib menambahkan bahwa melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalteng berharap dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menekan risiko bencana.
“Sinergi ini menjadi kunci, mengingat Kalimantan Tengah memiliki tantangan geografis yang kompleks dan potensi bencana yang signifikan,” katanya. (asp)
