BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mendorong pemerintah untuk terus membangun dan meningkatkan sarana penerangan di daerah ini. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak sarana penerangan yang belum bisa dinikmati masyarakat, utamanya di wilayah pelosok.
Terlebih dalam setiap kali reses maupun Kunjungan Kerja (Kunker) masalah sarana penerangan selalu menjadi aspirasi masyarakat di daerah. Oleh sebab itu masalah pembangunan sarana penerangan ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah ke depannya.
Salah satunya aspirasi yang disampaikan masyarakat dari beberapa Kabupaten, seperti Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Dimana mereka mengusulkan pengaliran listrik ke sejumlah desa, yang diketahui selama ini pengaliran listrik belum merata.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kalteng, H Abdul Razak, dirinya mengaku prihatin masih ada daerah di provinsi ini yang belum menikmati aliran listrik, khususnya di pelosok. Dengan kekayaan sumber daya alam yang ada di provinsi ini, seperti batu bara, masih ada daerah yang tidak teraliri listrik tentu harus menjadi perhatian pemerintah.
Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah provinsi, maupun Kabupaten/kota untuk memenuhi ketersediaan listrik di daerahnya. Semua aspek sudah barang tentu diperhatikan, seperti infrastruktur jalan yang menjadi salah satu sarana pendukung teralirinya listrik hingga ke pelosok daerah.
“Kalau masih ada daerah yang tidak merasakan listrik tentu harus menjadi perhatian kita. Baik itu pemerintah provinsi termasuk pemerintah di kabupaten dan kota, kita mendorong pemerintah agar ke depan sarana penerangan kita ini terus ditingkatkan,” kata Razak, kepada awak media, di gedung dewan, beberapa waktu lalu.
Politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini juga mengakui, cukup banyak kendala yang dihadapi dalam pemenuhan energi listrik ke setiap rumah tangga. Di samping harus menyiapkan sumber energi listrik yang mampu memenuhi kebutuhan, pemerintah juga harus berpikir bagaimana agar bisa terjangkau dan dirasakan oleh semua masyarakat.
“Kalau kesulitan sudah pasti ada, tapi kita harapkan pemerintah provinsi dan kabupaten bisa berkoordinasi. Harus ada upaya agar kesulitan yang dihadapi itu tidak menjadi beban pemerintah,” harapnya.
Pemerintah kabupaten tentunya sudah memiliki program prioritas yang tidak jauh berbeda dengan prioritas provinsi. Sebut saja pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pembangunan ekonomi dalam artian luas. Namun, pemenuhan listrik tidak kalah penting dibandingkan prioritas lainnya.
Sebab, kata dia, minimnya ketersediaan listrik sangat vital. Aktivitas pendidikan bisa saja terganggu, pelayanan kesehatan bisa saja kurang optimal apabila di satu daerah masih tidak merasakan listrik.
“Semua bisa berimbas kalau listrik ini tidak terpenuhi. Jadi nanti kita harapkan ada koordinasi antara kabupaten dan provinsi. Kalau ada kesulitan, bisa disampaikan langsung,” demikian kata Razak. (ega)
