BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penuh tantangan dengan berbagai risiko ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional.
Untuk itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengingatkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bijak dan bertanggung jawab di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
Arton menyampaikan bahwa perlambatan ekonomi global, inflasi, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, serta ketegangan geopolitik dan perang menjadi faktor-faktor yang dapat berdampak pada kondisi nasional dan daerah.
“Kebijakan kenaikan PPN dan cukai sebesar 12 persen, pengetatan penyaluran subsidi BBM, serta kenaikan tarif energi seperti listrik melalui sistem NIK, dan kenaikan opsen pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022, dipastikan akan mempengaruhi perekonomian, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah,” ujar Arton, Selasa (7/1/2025).
Ia menekankan pentingnya mencermati dan mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, agar tidak semakin membebani masyarakat, khususnya kelompok yang kurang mampu.
“Meskipun peningkatan pendapatan daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting, kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Arton juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Uang yang kita kelola berasal dari keringat rakyat melalui pajak dan retribusi. Oleh karena itu, kita ditantang untuk menggunakan keuangan daerah secara bijak dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat,” katanya.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Ketua DPRD Kalteng berharap seluruh pihak dapat bekerja sama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan rakyat. (asp)
