BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa penurunan APBD akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana meminimalkan anggaran tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025) kemarin.
Menurutnya, dua sektor utama yang harus tetap menjadi prioritas dalam kondisi penurunan anggaran adalah pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, DPRD juga akan mendorong optimalisasi sektor-sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian fiskal Kalteng.
“Nanti hal-hal seperti ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD,” katanya.
Ansyari menjelaskan, berkurangnya TKD dari pemerintah pusat akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Karena itu, diperlukan penentuan prioritas yang tepat agar program-program strategis tetap berjalan.
“Kalau anggaran berkurang, otomatis pembangunan juga banyak yang harus dikurangi. Tapi nanti kita akan bahas bersama pemerintah daerah agar prioritasnya tetap terjaga,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa pos anggaran seperti belanja perjalanan dinas dan kegiatan non-esensial dapat menjadi ruang untuk efisiensi, tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
“Prinsipnya, kita tetap menyesuaikan kondisi fiskal, tapi jangan sampai pelayanan publik terganggu,” tegasnya.
Penurunan APBD dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun disebut berdampak signifikan terhadap sejumlah proyek pembangunan di Kalimantan Tengah.
Namun, Ansyari menyebut DPRD masih menunggu hasil pembahasan lanjutan atas nota keuangan RAPBD 2026 yang telah disampaikan pemerintah provinsi.
“Sekarang ini baru tahap pandangan umum fraksi. Setelah itu baru masuk ke tahap pembahasan rencana dan penganggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pembahasan RAPBD 2026 akan berlangsung hingga akhir November 2025 dengan fokus pada pendalaman substansi serta ketepatan arah kebijakan daerah.
“Kadang proses cepat belum tentu hasilnya baik. Yang penting substansinya matang dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menutup keterangannya, Ansyari menegaskan bahwa setiap pengurangan anggaran memiliki konsekuensi logis terhadap pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Tinggal bagaimana kita memilih program prioritas yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (asp)
