PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meminta masyarakat memaklumi gangguan lalu lintas di Jalan Bukit Keminting dampak perbaikan yang sedang dilakukan di ruas jalan tersebut.
“Saya harap masyarakat bisa bersabar dengan adanya hal tersebut, karena ruas jalan tersebut masuk dalam perbaikan, salah satunya pembangunan box culvert (gorong-gorong beton) yang sedang berlangsung,” kata Fairid Naparin di Palangka Raya, Senin (14/10/2019).
Dia mengakui adanya keluhan warga terkait lambannya penyelesaian pembangunan box culvert di Jalan Bukit Keminting yang sudah hampir dua bulan dibongkar karena harus dilakukan perbaikan.
Ia menegaskan, dirinya juga meminta proyek yang dipercayakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Palangka Raya kepada pihak ketiga tersebut wajib rampung sesuai kontrak yang sudah disepakati.
“Kami kan dapat laporan dan usulannya di situ dibuat box culvert, ya kita buatkan sesuai permintaan, makanya dibongkar dan segera dikerjakan,” ucapnya.
Orang nomor satu di lingkup pemerintah kota itu meminta maaf atas gangguan kelancaran lalu lintas akibat ditutupnya jalur tersebut. Dia meminta masyarakat bisa menggunakan jalur lain sehingga aktivitasnya tidak terganggu.
Dia meminta masyarakat juga memaklumi bahwa pengerjaan proyek tersebut bertujuan untuk kemaslahatan orang banyak. Tujuannya agar jalan bisa tetap fungsional setiap saat meski di musim penghujan.
“Harap maklum dengan adanya hal tersebut, dalam waktu dekat pihak ketiga yang bertanggung jawab mengenai proyek tersebut segera menindaklanjuti hal itu. Intinya tolong bersabar dan masalah tersebut akan dirampungkan secepatnya,” bebernya.
Pantauan di lapangan, ruas Jalan Bukit Keminting sementara ini tidak bisa dilintasi lantaran ada proyek perbaikan box culvert. Masyarakat setempat banyak berharap agar proyek yang menutup jalan tersebut segera diselesaikan karena selain akses jalan utama masyarakat, dagangan warga di daerah itu sepi pembeli karena tidak ada yang melintas.
Masalah ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Masyarakat meminta pemangku kebijakan yang ada di daerah setempat segera merespons keluhan warganya. (ant/ari)
