BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – DPRD Kota Palangka Raya melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap penyampaian Wali Kota Palangka Raya atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, Senin (12/4/2021) kemarin.
Anggota DPRD Palangka Raya, H.M. Khemal Nasery, selaku juru bicara dewan dalam paripurna itu menyampaikan 15 poin utama rekomendasi kepada Pemko Palangka Raya.
Rekomendasi itu antara lain pihaknya mengapresiasi kepada Wali Kota dan jajaran karena pada tahun 2020 telah mampu melampaui target pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah (PAD). Yakni target pendapatan daerah sebesar Rp. 1,1 Triliun lebih dan telah tercapai sebesar Rp. 1,13 Triliun lebih atau 102,12 persen. Kemudian target PAD sebesar Rp. 162 Miliar lebih telah tercapai Rp. 179,3 Miliar lebih atau 110,8 persen.
Rekomendasi berikutnya, yakni merekomendasikan kepada Pemko untuk menyediakan dana pembebasan lahan di belakang TPA Km 14, agar dana hibah yang dimaksud bisa segera diserap dan digunakan.
Selanjutnya, karena aktivitas ilegal fishing masih marak dan mengancam biota sungai maka DPRD merekomendasikan agar Pemko perlu membentuk tim penertiban ilegal fishing dan diberikan pendanaan yang mamadai.
“Dalam upaya meningkatkan layanan kebersihan kami sarankan penambahan sarpras berupa armada sampah roda tiga dan depo sampah tertutup,” beber Khemal.
Sementara dalam mewujudkan visi smart environment, maka rekomendasi selanjutnya adalah agar pembangunan jalan dilaksanakan secara adil dan merata di seluruh kota serta untuk mengatasi kerusakan jalan skala kecil agar tidak bertambah parah maka Pemko harus dapat memperbanyak pekerjaan swasta dan perawatan jalan dengan metode swakelola.
Rekomendasi lainnya yakni terkait keberadaan ASN yang memadai secara kualitas dan kuantitas sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
Rekomendasi lainnya, terkait penyusunan LKPJ masih terdapat ketidaksinkronan data kinerja OPD maka direkomendasikan ke depannya agar lebih teliti. Lalu selanjutnya DPRD merekomendasikan Pemko agar dinas kesehatan dapat meningkatkan capaian kinerjanya karena tahun 2020, dirasa masih di bawah rata-rata.
“Kemudian kami berikan rekomendasi agar adanya program pemuktahiran data terpadu penerima bantuan sosial pada dinas sosial, pengisian kekosongan jabatan pada dinas tenaga kerja, penyediaan anggaran relawan kebakaran pada dinas pemadam kebakaran, dan penambahan tenaga guru agama dan PJOK pada dinas pendidikan. Selebihnya, kami merekomendasikan agar Pemko melalui Disbudparpora dapat meningkatkan terobosan dan inovasi pengelolaan objek wisata untuk meningkatkan kunjungan wisata. Selain itu, kepada BPBD juga harus terus melakukan upaya pencegahan sebaran Covid-19 dan Karhutla,” papar Khemal.
Rapat paripurna yang digelar secara virtual itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Palangka Raya, Basirun B Sahepar, di ruang rapat komisi DPRD Kota Palangka Raya. (MC Isen Mulang)