BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palangka Raya lakukan aksi atas terjadinya polemik penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) menuju status Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) beberapa waktu lalu.
Aksi ini dilaksanakan di kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rabu (6/10/2021).
Dalam kajian yang dilakukan oleh Tim HMI Palangka Raya terdapat banyak poin yang merugikan masyarakat khususnya kedudukan dari 57 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas adanya SK Pimpinan KPK tentang Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang dikeluarkan pada tanggal 13 September dengan dalih Tes Wawasan Kebangsaan yang dijadikan
dasar Pemberhentian status mereka menjadi pegawai KPK.
Ada beberapa tuntutan yang disampaikan HMI Cabang Palangka Raya. Pertama, mendesak Ketua KPK untuk mencabut SK 652 dan SK Pimpinan KPK tentang Pemberhentian 57 Pegawai KPK yang dikeluarkan pada tanggal 13 September disebabkan oleh TWK yang cacat formil secara substansi mengandung rasisme, terindikasi pelecehan dan mengganggu hak privasi dalam beragama, kedua, mendesak Presiden untuk bertanggung jawab dalam kasus upaya pelemahan terhadap KPK dengan mengangkat 57 Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketiga, menuntut Ketua KPK, Firli Bahuri untuk mundur dari jabatannya karena telah gagal menjaga integritas dan marwah KPK dalam pemberantasan korupsi. Keempat, mendesak KPK agar menjaga marwah dan semangat pemberantasan korupsi dan terakhir menuntut KPK agar segera menyelesaikan permasalahan korupsi seperti kasus Bansos, BLBI, benih lobster, suap ditjen pajak, kasus suap KPU Harun Masiku dsb.
Andrian selaku Jubir pada aksi ini menyampaikan secara tegas, apabila aksi ini tidak direalisasikan atau disampaikan maka akan ada aksi-aksi berikutnya sebagai refleksi atas matinya nurani independensi KPK di negeri ini.
“Untuk HMI kita fokus di depan gedung kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah,” ucap Andrian.
Selain itu, Andrian menambahkan untuk peserta aksi kurang lebih 150 kader dari berbagai macam kampus seperti UPR, IAIN dan Muhammadiyah. (asp)
