BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pemerintah untuk memperbanyak akses layanan keuangan, dalam rangka mempersempit ruang gerak Pinjaman Berbasis Online (Pinjol), khususnya yang bersifat ilegal.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Hj. Faridawaty Darland Atjeh, saat dikonfirmasi via Whatsapp, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, banyak masyarakat kalangan ekonomi ke bawah terjerat bunga tinggi oleh perusahaan Pinjol ilegal, di tengah pesatnya digitalisasi sektor perekonomian dan keuangan.
“Jika pemerintah membuka dan memperbanyak akses layanan keuangan untuk masyarakat kecil, saya yakin pinjol ini tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu, saya menyarankan agar pemerintah membuka serta memperbanyak akses layanan keuangan untuk masyarakat, khususnya masyarakat kecil, mengingat kehadiran pinjol kian marak dikarenakan adanya kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gunung Mas (Gumas) dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, akses layanan keuangan dari pemerintah yang dapat diberikan kepada masyarakat, bisa melalui koperasi, pembiayaan Ultra Mikro dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kendati demikian, sambungnya, perbankan juga harus mendukung akses keuangan tersebut. Sehingga nantinya akan terjadi persaingan antara perbankan dan pinjol dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil.
Terlebih Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng belum lama ini telah membentuk tim khusus untuk memberantas pinjol ilegal. Sehingga ia optimis, jika ruang gerak para pinjol akan semakin kecil.
“Saya apresiasi upaya Bapak Kapolda Kalteng Irjen Pol Dedi Prasetyo beserta jajaran dan juga Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandry, telah membentuk tim khusus memberantas pinjol di wilayah Kalteng. Dengan begitu masyarakat tidak akan terjerat bunga tinggi lagi oleh perusahaan pinjol,” pungkas Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini. (ega)
