BALANGANEWS, PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menyatakan kekecewaannya atas rendahnya tingkat kehadiran kepala daerah dalam Rapat Kerja (Raker) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam, 12 Juli 2025, di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, itu terpaksa dibatalkan lantaran kurangnya kehadiran para kepala daerah.
Dari undangan yang telah disebarkan ke seluruh pemerintah kabupaten/kota, hanya tujuh kepala daerah yang mengonfirmasi hadir, yakni Bupati Katingan, Bupati Gunung Mas, Bupati Barito Selatan, Bupati Barito Timur, Bupati Murung Raya, Bupati Kapuas, serta Wali Kota Palangka Raya.
Kondisi ini memaksa Pemerintah Provinsi membatalkan agenda rapat koordinasi penting tersebut.
“Peningkatan PAD adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa komitmen yang sama, sulit bagi kita untuk mencari peluang baru dan mewujudkan program pembangunan yang berkelanjutan,” tegas Gubernur Agustiar Sabran saat ditemui usai memimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, Sabtu (12/7/2025).
Kekecewaan Gubernur Agustiar tidak hanya soal Rapat PAD, namun juga soal minimnya kehadiran bupati dan wali kota pada upacara Harkopnas tersebut.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya hadir mendampingi serta memberikan dukungan langsung kepada para peserta dari wilayah masing-masing.
Padahal, lanjut Agustiar, kegiatan ini merupakan momentum penting bagi penguatan sektor koperasi dan UMKM, yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di Kalimantan Tengah.
Ia menyayangkan sikap sejumlah kepala daerah yang kurang serius memanfaatkan ruang-ruang strategis seperti ini.
Upacara Harkopnas ke-78 sendiri berlangsung meriah, diawali dengan parade peserta dari koperasi dan pelaku UMKM se-Kalteng yang menunjukkan antusiasme tinggi. Meski begitu, absennya sejumlah kepala daerah menjadi catatan tersendiri di tengah semangat masyarakat yang hadir.
Gubernur Agustiar kembali menegaskan pentingnya sinergi dan kekompakan antar pemerintah daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tanpa kolaborasi yang solid, kata dia, peluang optimalisasi PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.
“Jika kita tidak kompak dan tidak serius dalam mengelola dan meningkatkan PAD, maka kita akan tertinggal. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk kemajuan bersama,” pungkasnya. (asp)
