Selain itu dari 99 Unit PBPH tersebut, yang telah memiliki Sertifikat PHL Baik sebanyak 44 Unit dan Sedang sebanyak 10 Unit. Oleh karena itu implementasi pengelolaan hutan lestari oleh PBPH akan memberikan dampak yang nyata dalam aksi penurunan emisi GRK, ditambah dengan luasnya kawasan hidrologis gambut (KHG) di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 4,67 juta ha atau 55,62 persen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, H. Nuryakin menambahkan, untuk mendukung pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional, sektor kehutanan perlu dilakukan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon berupa perdagangan karbon sektor kehutanan.
“Perdagangan Karbon sektor Kehutanan dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi Gas Rumah Kaca,” ungkap Sekda.
Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Provinsi dengan luas kawasan hutan sebesar 15,3 juta ha telah berkomitmen menjadikan Rencana Kerja FOLU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai katalisator.
“Ini kami harapkan mampu mengakselerasi implementasi kebijakan dan program-program terkait perubahan iklim, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi seperti yang dilaksanakan saat ini,” tandasnya. (asp)
