BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Forum Ormas Kebangsaan Kalimantan Tengah (Kalteng) mengadakan diskusi publik terhadap dampak penjarahan hasil perkebunan terhadap kamtibmas di Kalteng, Sabtu (30/12/2023).
Diskusi publik ini digelar bekerjasama dengan DAD Kalteng, yang juga dihadiri oleh ketua ataupun perwakilan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kalteng, dan juga tokoh masyarakat dan praktisi hukum.
Ketua Forum Ormas Kebangsaan Kalteng, Adhie mengatakan, diskusi ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pihaknya dari ormas atas situasi di Kalimantan Tengah, adanya penjarahan buah sawit.
“Kegiatan ini sebagai bentuk dari kontrol ormas tergabung di Forum Ormas Kebangsaan yang turut serta namanya membangun Kalimantan Tengah,” ucapnya di Hotel Aquarius Palangkaraya.
Adhie menyebutkan, adanya konflik yang terjadi di akhir-akhir ini di Kalimantan Tengah, termasuk penjarahan itu sangat menyedihkan bagi pihaknya. Kendati dirinya menilai kejadian itu bukan salah dari siapa-siapa, tetapi bagaimana konflik itu bisa diselesaikan.
“Kita hanya ingin solusinya bagaimana kamtibmas di Kalimantan Tengah mengenai maraknya kejadian penjarahan ini. Jadi dari diskusi ini akan disimpulkan yang nantinya kita serahkan ke pemerintah, kepolisian dan juga kepada pihak perusahaan,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Pembina Forum Ormas Kebangsaan Kalteng, Bambang Irawan menuturkan, apapun alasannya penjarahan ataupun pencurian baik dari hukum adat dan hukum positif itu tidak benar.
Sehingga dirinya berharap kedepan dengan adanya diskusi itu, bisa menjaga keamanan dan kamtibmas di Kalimantan Tengah.
“Kita berharap dengan adanya diskusi ini ada output untuk pihak pemerintah, kemananan, adat untuk menyikapi adanya penjarahan,” ungkapnya.
Ketua Dewat Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, yang diwakili oleh Sidik Usop menyebutkan, bahwa solusi merupakan bagian penting. Solusi itu tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi bisa memberikan pemikiran kepada perusahaan dan masyarakat sehingga menemukan hasil yang terbaik.
“Kita harus bisa berpikir transformasi bagaimana memberikan rekomendasi dan solusi yang terbaik,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan, masyarakat dayak pada umumnya yang terdahulu tidak melakukan penjarahan, tetapi masa kini ada dan merebak, karena adanya ketimpangan sosial ekonomi dan budaya.
“Jadi kita ingin menemukan pemikiran sehingga mendapatkan kebijakan yang mengakomodir masyarakat, sehingga konflik-konflik di Kalimantan Tengah tidak terjadi lagi,” pungkasnya. (asp)
