BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyebaran berita hoax.
Bawaslu Kalteng menggelar sosialisasi pengawasan siber dan media massa pada Jumat (11/10/2024), untuk mengantisipasi maraknya berita palsu dan politisasi isu SARA yang berpotensi merusak proses demokrasi.
Kepala Bagian Pengawas Pemilu Bawaslu Kalteng, Santi Paskarina, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu.
Ia menekankan bahwa pengawasan yang baik dapat memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan adil, transparan, dan bersih.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelanggaran dalam pemilu, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, agar Pilkada terlaksana dengan lancar dan bebas dari kecurangan,” ujar Santi.
Acara ini dihadiri oleh media dan mahasiswa dari berbagai universitas di Palangka Raya, seperti Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, dan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Palangka Raya.
Kehadiran wartawan dari berbagai media mahasiswa diharapkan dapat mendorong partisipasi kalangan masyarakat dan akademis dalam memerangi hoax dan menjaga integritas pemilu.
Plh Kepala Bawaslu Kalteng, Siti Wahidah, yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kalteng, memberikan pesan penting kepada peserta dan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh berita hoax.
“Jangan biarkan Kalimantan Tengah diserang oleh berita hoax dan politisasi SARA. Jadilah pemilih yang bijak dan cerdas, serta cermat dalam memilih berita. Pastikan informasi yang kita baca dan bagikan adalah berita yang benar, bukan hoax,” tegas Siti.
Melalui sosialisasi ini, Bawaslu Kalteng berharap masyarakat semakin waspada dan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dengan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar menjelang Pilkada. (asp)
