BALANGANEWS, BUNTOK– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Barsel, Akhmad Akmal Husaen mengatakan, sejak tahun 2022 lalu upah untuk distribusi surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dinaikan dari yang asalnya 1.000 menjadi 2.500 per SPPT.
“Kita juga menunjuk setiap desa dan rukun tetangga (RT) agar ada petugas penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) aktif,” katanya, Jumat, (19/1/2024)
Masih dikatakan Ahmad Akmal Husen, memang untuk tiga kelurahan di Kota Buntok berjalan belum maksimal, terkait adanya petugas penagihan PBB aktif tadi.
“Namun yang pasti di tahun 2024 ini kita akan lakukan terobosan,” ucap Kepala BPKAD Barsel.
Ditambahkan, di tahun 2022 lalu total pendapatan dari pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 1.111.197.370. Namun, kata dia, di tahun 2023 naik menjadi Rp. 1.187.123.428,-
Diungkapkan, saat pihaknya melakukan slogan bahwa ASN dan aparat desa adalah panutan pajak, saat itu pula ada kenaikan dalam hal pembayaran pajak.
“Itu adalah terobosan kita untuk membangkitkan semangat mereka bahwa jangan berharap masyarakat mau membayar pajak kalau ASN dan aparat desa tidak taat pajak,” pungkasnya.(lam)
