BALANGANEWS, PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng bersama dengan BNPB RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wilayah Provinsi Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (16/6/2023).
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI), Letjen TNI Suharyanto. Dalam arahannya, ia menyampaikan agar melakukan Apel Kesiapsiagaan secara rutin setiap minggu.
“Karhutla menjadi atensi langsung Presiden, Jangan lengah. Bentuk Satgas, dan lakukan patroli secara rutin,” pesan Letjen TNI Suharyanto.
Sambungnya, agar selalu memantau prediksi cuaca, titik-titik panas, dan tinggi muka air tanah gambut yang dikeluarkan oleh BMKG, BRIN, KLHK, dan BRGM.
Selanjutnya, mengidentifikasi kebutuhan dan pastikan kesiapan personel, ketersediaan peralatan dan logistik operasi darat dan udara. Jika diperlukan segera minta dukungan pemerintah pusat.
“Tingkatkan koordinasi pentahelix agar penanganan Karhutla efektif dan efisien. Dan tegakan Hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan aturan regulasi yang tegas,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo mengatakan, Pemprov Kalteng sejak awal telah mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Karhutla di tahun 2023.
“Kemudian, pada tanggal 15 Maret 2023, telah diadakan Rakor Karhutla bersama Pemerintah Daerah dan Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan penekanan, yaitu peningkatan kesiapsiagaan personel sarana prasarana, dan penyediaan anggaran memadai untuk penanganan Karhutla, dan jika dipandang perlu Pemerintah Kabupaten/Kota segera menetapkan status siaga darurat Karhutla,” ujarnya.
Sampai saat ini, beber Wagub, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla sebanyak 9 kabupaten dan 1 kota.
“Berdasarkan kondisi itu, Gubernur Kalteng telah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan 10 November 2023, agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara optimal, sehingga tidak terjadi bencana Karhutla, seperti yang dialami pada tahun 2019 dan 2015,” tambahnya.
Wagub menuturkan, berdasarkan data Karhutla yang terus dimonitor Posko Karhutla Provinsi Kalteng sampai awal musim kemarau Dasarian II Juni 2023, diketahui jumlah hotspot (HS) yang terdeteksi sebanyak 1.129 HS atau sekitar 26 persen dari rata-rata HS tiga tahun terakhir.
“Jumlah kejadian Karhutla yang dilaporkan sebanyak 192 atau sekitar 32 persen dari rata-rata kejadian 3 tahun terakhir, luas Karhutla yang ditangani 389,08 hektare atau sekitar 50 persen dari rata-rata luas Karhutla yang ditangani tiga tahun terakhir,” ucapnya.
Mengenai kesiapan personel satgas Karhutla Provinsi Kalteng, Wagub Edy menyebutkan menurut pendataan pihaknya diperkirakan sebanyak 10 ribu lebih personel yang dilibatkan baik dari TNI, Polri, BPBD serta relawan lainnya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
“Berdasarkan pendataan kami diperkirakan sebanyak 10.654 orang, berasal dari TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, Manggala Agni, MPA dan Relawan lain, serta Tagana. Semua tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dan siap melakukan penanganan Karhutla, sesuai kebutuhan di lapangan,” tandasnya. (asp)
